Balikpapan, Kabar SDGs – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan rencana pembangunan jalan alternatif yang menghubungkan kawasan Balikpapan Superblock (BSB) dengan Balikpapan Permai (BP) untuk membantu mengurai kepadatan lalu lintas di sekitar akses utama BSB.
Rencana jalur tersebut mencakup kawasan belakang BSB, Pantai BSB, Balikpapan Permai hingga Simpang eks Hotel Le Grandeur di kawasan Markoni. Survei lapangan dilakukan pada Rabu (2/9/2026) untuk melihat kondisi lokasi yang akan menjadi bagian dari jalur penghubung tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan peninjauan dilakukan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan akses alternatif dari kawasan eks Le Grandeur menuju BSB.
“Kami dari Dinas Perhubungan Kota Balikpapan melakukan peninjauan secara langsung terkait perencanaan untuk pembangunan alternatif jalan yang menghubungkan antara Le Grandeur ke BSB,” kata Fadli.
Menurut Fadli, pembangunan akses tambahan dibutuhkan seiring meningkatnya aktivitas di kawasan BSB. Mobilitas kendaraan yang semakin tinggi dinilai turut membebani ruas jalan utama di sekitar kawasan tersebut.
“Ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka untuk memecah arus kemacetan kendaraan yang senantiasa terjadi di wilayah Balikpapan Superblock,” ujarnya.
Rencana tersebut masih memerlukan pembahasan dan koordinasi dengan PT Whulandari Bangun Laksana selaku pemilik dan pengelola kawasan BSB. Koordinasi diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan teknis maupun nonteknis dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan.
“Setelah kami melihat, ini masih perlu untuk dilakukan komunikasi dan koordinasi dan kolaborasi bersama dengan PT Whulandari Bangun Laksana, pemilik daripada BSB, sehingga kerja sama antara Pemkot dengan BSB nanti bisa berkembang lebih baik lagi,” jelasnya.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah garis sempadan pantai (GSP). Kondisi lebar jalan yang ada di lokasi rencana pembangunan juga masih perlu disesuaikan.
“Wilayah ini masih terkait juga dengan masalah GSP (garis sempadan pantai) yang juga harus memperhatikan kondisi eksisting lebar jalan yang menurut kami masih perlu dilakukan penyesuaian,” kata Fadli.
Akses baru tersebut nantinya diharapkan dapat mengakomodasi arus kendaraan yang masuk maupun keluar kawasan BSB. Dengan demikian, jalur alternatif diharapkan mampu membantu mendistribusikan kendaraan dan mengurangi ketergantungan terhadap akses utama.
Pemkot Balikpapan juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat di sekitar lokasi. Persetujuan dari warga yang terdampak menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembangunan, terlebih terdapat warga yang telah memiliki dokumen terkait pemanfaatan tanah.
“Harapannya semoga dapat persetujuan dari beberapa pihak, termasuk masyarakat yang terdampak. Karena beberapa warga sudah punya dokumen surat berupa IMTN (Izin Memanfaatkan Tanah Negara),” ujarnya.
Selain persoalan lalu lintas, pembangunan akses alternatif tersebut juga harus mempertimbangkan aspek tata ruang, pertanahan, kawasan pesisir, serta kepentingan masyarakat yang berada di sekitar jalur rencana pembangunan.
Fadli mendorong PT Whulandari Bangun Laksana untuk segera menyampaikan rencana pembangunan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat (DPPR) Balikpapan. Langkah tersebut diperlukan untuk memperoleh rekomendasi teknis mengenai lokasi dan jalur yang tepat.
“PT Whulandari Bangun Laksana juga harus segera menyampaikan ke DPPR sehingga segera bisa mendapatkan rekomendasi teknis letak dan posisi yang tepat, jalur alternatif, sehingga tidak akan menemukan kendala teknis maupun nonteknis saat jalur alternatif dibangun,” pungkasnya.
Jika nantinya terealisasi, jalan alternatif dari kawasan Markoni melalui eks Le Grandeur menuju BSB diharapkan dapat menjadi pilihan akses baru bagi masyarakat. Jalur tersebut juga diharapkan mengurangi beban lalu lintas di akses utama Balikpapan Superblock sekaligus memperkuat konektivitas dengan kawasan Balikpapan Permai.
Discussion about this post