Bali, Kabar SDGs – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor-sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap citra pariwisata daerah. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Kejaksaan Tinggi Bali itu dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, serta pelayanan terpadu yang melibatkan berbagai instansi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehingga pemerintah harus mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Gubernur Koster.
Menurutnya, posisi Bali sebagai destinasi wisata bertaraf internasional membuat kualitas pelayanan publik menjadi perhatian penting. Berbagai layanan, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga sektor perbankan, dinilai memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan wisatawan dan reputasi Bali di tingkat global.
Gubernur Koster secara khusus menyoroti layanan keimigrasian yang memiliki peran strategis mengingat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus meningkat dan hampir mencapai 7 juta kunjungan sepanjang 2025.
“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas layanan keimigrasian bukan hanya menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal, tetapi memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang semakin baik sekaligus menjaga daya saing Bali sebagai destinasi wisata unggulan dunia.
Gubernur Koster juga mengapresiasi penyelenggaraan Bazar Pelayanan Publik 2026 yang dinilai menjadi salah satu langkah nyata dalam mendekatkan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar program serupa tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata.
“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan publik yang mudah diakses, transparan, dan akuntabel.
“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.
Bazar Pelayanan Publik 2026 menghadirkan berbagai layanan dari instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, badan usaha milik negara, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan, perpajakan, hingga konsultasi hukum.
Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga menjadi momentum untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan. Aksi bersih-bersih pantai dan pelepasan tukik yang digelar bersamaan dengan bazar menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga kebersihan kawasan pesisir sekaligus mendukung Bali sebagai destinasi pariwisata yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.
Discussion about this post