Nusantara, Kabar SDGs – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menggelar pertemuan di Kantor Balai Kota Otorita IKN, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Rabu (15/10). Pertemuan tersebut menjadi langkah awal kolaborasi strategis dalam kajian penamaan rupa bumi (toponimi) di kawasan IKN, mencakup jalan, embung, hingga gedung-gedung pemerintahan.
Sebanyak tujuh peneliti BRIN lintas bidang keilmuan turut hadir, salah satunya memaparkan rencana kerja sama pengembangan Social Early Warning System (SEWS), sistem peringatan dini sosial untuk mendeteksi potensi konflik di wilayah IKN. Kolaborasi ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu riset lapangan dan penyusunan peta toponimi sesuai titik lokasi di kawasan Nusantara.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan, kerja sama dengan BRIN merupakan langkah penting dalam memperkuat fondasi tata ruang dan tata sosial Nusantara menuju Ibu Kota Politik tahun 2028. “Toponimi ini akan sangat diperlukan. Kami siap berkontribusi dengan apa saja yang BRIN butuhkan, dengan catatan kajian ini harus bisa dimanfaatkan secara nyata. Tidak hanya nama jalan saja, tetapi setiap kawasan Nusantara harus kita beri identitas,” ujarnya, dikutip melalui Humas Otorita IKN, Jumat (16/10).
Basuki menargetkan hasil kajian toponimi dapat diselesaikan sebelum akhir 2027. Sementara itu, Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN Prof Rokhis Khomarudin menjelaskan bahwa kajian ini tidak hanya berfokus pada penamaan geografis, tetapi juga penguatan dimensi sosial dan budaya dalam unsur tata kota. “Kami perlu mendalami beberapa alternatif yang akan kami usulkan, termasuk penamaan yang futuristik dan juga melibatkan masukan dari warga lokal maupun para pendatang di kawasan IKN,” jelas Rokhis.
Sebagai bagian dari kegiatan, tim BRIN meninjau sejumlah infrastruktur penting seperti embung, Bendungan Sepaku Semoi, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai. Kunjungan tersebut memastikan kesiapan infrastruktur dasar sekaligus mendukung pemetaan toponimi di lapangan. Rokhis menambahkan, riset sumber daya air sebelumnya masih berbasis citra satelit, sehingga observasi langsung menjadi krusial agar hasil penelitian lebih akurat.
“Terkait hasil riset sebelumnya, informasinya masih berdasarkan citra satelit dan belum melalui observasi lapangan. Dengan tambahan data dari riset langsung di IKN, hasil kajian akan semakin kuat dan berkualitas,” ujarnya. Ia menekankan prinsip riset ilmiah yang menuntut validitas data, “Kalau data risetnya sampah, hasilnya juga akan sampah. Karena itu, para periset harus melihat langsung kondisi sebenarnya di IKN agar datanya valid.”
Rokhis juga mengapresiasi keberfungsian embung-embung di IKN sebagai penampung air sekaligus penopang ekonomi hijau, termasuk pengembangan kopi Liberika di sekitar DAS Sanggai. “Danau ini menjadi penting bagi ekonomi hijau, apalagi sudah ada 54 embung yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Nusantara,” katanya.
Pertemuan ini menandai awal sinergi strategis antara Otorita IKN dan BRIN dalam membangun basis data ilmiah yang kokoh bagi Nusantara, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat riset, inovasi, dan peradaban baru Indonesia.
Discussion about this post