JAKARTA, KabarSDGs – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Visi Indonesia Emas 2045 harus dicapai dengan lompatan besar dengan transformasi ekonomi untuk membawa Indonesia keluar dari middle income trap dan melompat maju.
Ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh rata-rata 6-7 persen pada tahun 2045 dengan salah satu arah dalam transformasi ekonomi untuk Indonesia Emas adalah integrasi ekonomi domestik dan global.
Hasil kajian Bappenas menunjukkan biaya logistik nasional (domestik) sebesar 14,1 persen dan biaya logistik ekspor sebesar 8,98 persen terhadap harga barang. Sasaran biaya logistik tahun 2045 sebesar 9,0 persen terhadap PDB.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia pada 2023 mengalami penurunan menjadi peringkat 61.
Dari 8 komoditas pokok yang diperdagangkan, disparitas harga berkisar sekitar 1,5 hingga 4,5 kali lipat. Sementara, utilisasi pelabuhan di kawasan timur Indonesia rata-rata kurang dari 50 persen akibat sarana-prasarana dan standar fasilitas pendukungnya.
Berbagai hal itu mengemuka pada acara “Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta (14/9).
Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi menyatakan untuk mewujudkan integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dibutuhkan sistem logistik nasional yang tangguh.
Upaya membangun sistem logistik yang tangguh dilakukan berdasarkan pemetaan pasokan dan permintaan secara end-to-end. Pengembangan sistem logistik yang tangguh tidak hanya untuk mengikuti pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mendorong kemunculan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Dengan paradigma “ship promotes the trade”, pengembangan sistem logistik yang tangguh dapat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan, baik secara nasional maupun spasial (wilayah).
Berdasarkan data BPS Triwulan II-2023, misalnya, distribusi PDB masih didominasi wilayah Jawa (57,27 persen) dan Sumatera (21,94 persen), diikuti Kalimantan (8,32 persen), Sulawesi (7,13 persen), Bali & Nusa Tenggara (2,77 persen), serta Maluku & Papua (2,57persen).
Setijadi menjelaskan peningkatan pertumbuhan dan pemerataan kontribusi ekonomi antar wilayah dapat didorong dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan sistem transportasi multimoda secara terintegrasi, baik transportasi laut maupun hinterland-nya.
Pengembangan sistem logistik yang tangguh harus dilakukan secara sinergis, baik antar kementerian/lembaga, maupun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melibatkan para pelaku usaha.
SCI kembali menyampaikan tiga rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem logistik Indonesia, yaitu revisi Perpres 26/2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, pembentukan UU logistik, dan pembentukan lembaga permanen bidang logistik.
Discussion about this post