Bandung, KabarSDGs – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditandai dengan diawalinya pembangunan (groundbreaking) Indonesia Mass Transit Project (MASTRAN) oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Leuwipanjang BRT Depot Site, Kabupaten Bandung, Rabu (22/7).
Momentum ini sekaligus menjadi landasan dimulainya pembangunan fisik sistem Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Cekungan Bandung sebagai bagian dari transformasi layanan angkutan umum perkotaan.
Menhub Dudy mengatakan, pembangunan transportasi massal menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menjawab tantangan mobilitas di kawasan metropolitan yang terus berkembang.
Kehadiran sistem BRT di Cekungan Bandung diharapkan mampu menghadirkan layanan angkutan umum yang aman, nyaman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
“Groundbreaking yang kita laksanakan hari ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan layanan transportasi publik yang modern di Kawasan Cekungan Bandung. Melalui pembangunan ini, kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi, sehingga masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin baik,” ujar Menhub Dudy.
MASTRAN merupakan program strategis Pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan sistem angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan dan terintegrasi.
Pada tahap awal, proyek difokuskan pada pengembangan sistem Bus Rapid Transit (BRT) di dua kawasan metropolitan, yakni Bandung Basin Metropolitan Area (BBMA) dan Mebidang, guna meningkatkan aksesibilitas, mengurangi waktu tempuh perjalanan, serta memperkuat tata kelola angkutan umum perkotaan.
Selain pembangunan infrastruktur seperti jalur khusus, halte, depo, dan Intelligent Transport System (ITS), proyek ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan kesiapan operasional pemerintah daerah.
Di Kawasan Cekungan Bandung, sistem BRT akan melayani lima wilayah, yaitu Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.
Pada tahap pengembangan, proyek mencakup pembangunan koridor jalur khusus sepanjang 21 kilometer, didukung 34 stasiun BRT, 18 rute layanan langsung (direct service), sekitar 719 titik pemberhentian (bus stop), serta ratusan armada bus yang akan melayani mobilitas masyarakat di kawasan metropolitan Bandung.
Melalui MASTRAN, pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kabupaten dan kota di Kawasan Cekungan Bandung memperkuat fondasi sistem angkutan massal yang saling terhubung.
Bus Rapid Transit akan menjadi tulang punggung layanan yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan, dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah, efisien, dan berkesinambungan dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir.
Menhub menjelaskan, keberhasilan pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada pembagian peran yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pengembangan kapasitas dan kelembagaan, penyusunan sistem BRT, pembangunan jalur khusus, stasiun, depo, fasilitas pendukung, hingga penerapan Intelligent Transport System (ITS).
Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan, penerbitan regulasi, rekayasa lalu lintas, pembentukan badan pengelola BRT, serta memastikan operasional dan pemeliharaan layanan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Pembangunan sistem transportasi massal tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta mendukung pembangunan rendah emisi,” kata Menhub Dudy.
Melalui kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung, serta dukungan World Bank dan AFD, pemerintah berharap MASTRAN akan menjadi model pengembangan transportasi massal perkotaan di Indonesia.
Kehadiran sistem BRT diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat produktivitas masyarakat, mengurangi kemacetan dan emisi karbon, serta menghadirkan sistem transportasi publik yang modern, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Berdasarkan analisis World Bank, pengembangan BRT Cekungan Bandung diproyeksikan mampu meningkatkan penggunaan angkutan umum hingga sekitar 99 ribu penumpang per hari, mengurangi rata-rata waktu tempuh perjalanan sebesar 11 persen, meningkatkan akses masyarakat terhadap lapangan pekerjaan sebesar 25 persen, serta mengurangi emisi karbon hingga 196 ribu ton CO₂ secara bertahap.
Proyek MASTRAN dilaksanakan melalui kolaborasi Pemerintah Indonesia bersama World Bank dan Agence Francaise de Development(AFD).
Dukungan kedua mitra pembangunan tersebut tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga pendampingan teknis dan berbagi pengalaman internasional dalam pengembangan sistem transportasi massal perkotaan yang modern, andal, dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, program MASTRAN didukung pembiayaan sekitar Rp3,8 triliun, yang terdiri atas pinjaman World Bank sebesar US$224 juta dan pinjaman AFD sebesar US$40 juta, serta didukung pendanaan pendamping dari Pemerintah Indonesia.
Khusus pembangunan infrastruktur BRT di Kawasan Cekungan Bandung, nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,3 triliun yang dialokasikan untuk pembangunan jalur khusus, halte, depo, Intelligent Transport System (ITS), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kabupaten/kota di Kawasan Cekungan Bandung.
Kerja sama ini menjadi landasan penyelenggaraan layanan BRT yang berkelanjutan sekaligus memastikan layanan angkutan umum dapat beroperasi dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat.
“Hari ini kita juga menandatangani kerja sama penyediaan Public Service Obligation (PSO). Langkah ini sangat penting untuk memastikan layanan angkutan umum dapat beroperasi secara berkelanjutan dengan tarif yang tetap terjangkau bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik harus diiringi dengan layanan yang berkualitas dan berkesinambungan,” ucap Menhub.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pembangunan BRT menandai dimulainya era baru transportasi publik di Bandung Raya.
“Ini kebahagiaan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita memasuki era baru di mana transportasi publik menjadi kebutuhan dasar. Transportasi modern bukan hanya bentuk transportasinya yang cepat, pelayanan yang baik, digitalisasi, dan terkoneksi, tetapi juga kita harus mendorong perubahan sikap publik para penggunanya,” ujar Gubernur Dedi.
Turut Hadir dalam kegiatan ini Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail, Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir, Perwakilan World Bank, serta Perwakilan Agence Française de Développement (AFD).
Discussion about this post