BEKASI, KabarSDGs – Menteri Sosial Tri Rismaharini meresmikan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur di Bekasi, pada Jumat (10/2). Terdapat 93 unit dengan fasilitas lengkap siap dihuni para penerima manfaat.
“Kita upayakan rumah susun ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah sini. Banyak yang tinggal di kolong jembatan tanpa data kependudukan dan mereka juga tak pernah dapat bantuan,” ujar Risma dalam siaran tertulisnya.
Ia melanjutkan, sebagai bagian dari proses rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi kelompok rentan, tidak hanya dibangunkan hunian yang layak, tetapi kebutuhan-kebutuhan dasar lain juga diberikan kepada kelompok rentan tersebut.
“Mereka pindah ke sini kita siapkan pekerjaan dan pelatihannya, kita fasilitasi pendidikan anak-anaknya dan kita beri akses bantuan-bantuan lain dari pemerintah,” ungkap Risma
Kegiatan Kementerian sosial ini mendapat dukungan dari berbagai mitra, salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah susun ini merupakan kerjasama yang baik untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.
“Terima kasih kepada Kemensos. Ini merupakan kolaborasi luar biasa untuk memberikan hunian yang layak bagi kelompok masyarakat khisusnya yang berada di desil satu dan dua. Sebagai pelaksanaan Inpres No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskiman Ekstrem tentunya hal ini membutuhkan kolaborasi dan peran berbagai pihak,” terang Iwan.
Diketahui, Pembangunan Rumah Susun Sentra Terpadu Pangudi Luhur menyasar kepada pemenuhan kebutuhan dasar para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) akan tempat tinggal yang layak. Para PPKS yang terdiri dari 13 penyandang disabilitas, 17 lansia, dan 55 kelompok rentan lainnya. Mereka dikenakan uang sewa Rp 10.000/bulan untuk tinggal di rumah susun tersebut.
Hasil kerja kolaboratif antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menyediakan 93 kamar tipe 24 m2 yang sudah dilengkapi dengan dipan susun, kasur, lemari pakaian, meja, kursi, kitchen set, toilet duduk, shower, dan listrik token 1300 watt.
Selain itu di rumah susun juga difasilitasi penunjang, di antaranya kios penjualan sembako, kios makanan kecil, laundry, ruang klinik, ruang perpustakaan, ruang serbaguna dan ruang pengelola dan juga CCTV.
Lebih lanjut, para penerima manfaat ini juga akan dibekali dengan berbagai macam pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sehingga kelak mereka bisa mandiri. Nantinya mereka akan kembali ke masyarakat dengan bekal yang cukup. Oleh karena itu, Mensos menegaskan bahwa kepemilikan rumah susun ini tidak boleh dipindahtangankan.
Salah satu penerima manfaat Sri Sukowati (50) mengungkapkan kegembiraannya bisa pindah ke rumah susun tersebut. Sehari-hari, ia dan suami bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan Rp 10.000 hingga Rp 12.000.
“Senang bisa pindah karena bersih dan baru. Bersyukur sudah ada barang-barang. Saya tidak punya kasur begitu, yang ada ranjang besinya,” terang Wati.
Ia berharap, dengan tinggal di rumah susun ia dan keluarga bisa hidup lebih layak. Ia juga berharap taraf ekonominya semakin meningkat agar dapat memberikan pendidikan lebih baik kepada kedua putranya.
“Pengen jualan nasi uduk lagi. Dulu pernah jualan tapi bangkrut. Saya kan bisa masak macam-macam. Semoga saya bisa jualan lagi kaya warteg. Anak-anak saya pun bisa sekolah lebih tinggi”, jelas Wati.
Hingga saat ini, Kementerian Sosial dan Kementerian PUPR telah membangun 3 rumah susun yaitu Rumah Susun di Sentra Terpadu Pangudi Luhur Bekasi, Rumah Susun di Sentra Mulya Jaya Pasar Rebo, dan Rumah Susun di Sentra Terpadu Prof. Dr. Soeharso Solo yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.
Discussion about this post