JAKARTA, KabarSDGs – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menginisiasi forum kolaborasi antar negara-negara di ASEAN untuk memaksimalkan pembangunan desa di perbatasan.
Halim menerangkan, membangun jaringan lintas negara antar desa di kawasan perbatasan akan mempercepat kebangkitan daerah pinggiran terutama dalam pencapaian tujuan SDGs di masing-masing negara.
“Forum ini dapat menjadi media bagi kita, sekaligus menjadi langkah awal, khususnya bagi desa-desa di kawasan perbatasan dalam membangun jejaring, menjalin kolaborasi, dalam rangka percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dari desa, berbasis data desa, berdasar potensi desa,” ujarnya saat memberikan keynote speech dalam International Conference on Sustainable Rural Development in Border Areas pada Jumat (13/1/2022) dalam keterangan tertulisnya.
Halim menerangkan, dari forum tersebut, secara bersama-sama dapat memulai sebuah inisiasi pelembagaan bagi kerja sama antardesa di Kawasan regional Asia Tenggara, baik yang secara langsung merupakan wilayah lintas batas, maupun dengan desa-desa lain di Kawasan regional kita.
Ia melanjutkan, kolaborasi tersebut sangat penting, karena berdasarkan batas wilayah Indonesia di darat, Indonesia berbatasan langsung dengan tiga negara, Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara di laut, perairan Indonesia berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.
“Dalam lingkup ASEAN, Indonesia memiliki lima titik hubung dengan lima negara anggota ASEAN lainnya. Ini harus bermakna bagi kolaborasi pembangunan desa-desa lintas negara, konektivitas ekonomi, hingga asimilasi budaya, dengan tetap berpijak kedaulatan negara masing-masing,” jelas Halim.
Ia menambahkan, pada lima titik hubung tersebut, beranda Indonesia setidaknya ada 1.899 desa. Titik tersebut sekaligus menjadi jalan kolaborasi pembangunan 74.961 desa seluruh Indonesia dengan 74 ribu lebih desa di Thailand, 11 ribu lebih desa di Vietnam, ratusan desa di Malaysia, serta desa-desa lain di Kawasan regional Indonesia.
Selain itu, kata Halim, untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 dibutuhkan kolaborasi dan jejaring yang melibatkan banyak pihak, termasuk konesivitas ekonomi, berbagi praktik cerdas, mempromosikan keunggulan, mencari solusi dan, bahkan menginisiasi dan mengimplementasikan project bersama, berdasar data mikro desa, berbasis potensi desa-desa.
Ia melanjutkan, sebagai jalan untuk mempermudah itu semua, dirinya tak segan menawarkan SDGs Desa sebagai langkah taktis dan sistematis agar pembangunan tepat sasaran.
“SDGs Desa memberi jalan untuk semua itu. Dengan berbasis pada SDGs Desa, desa-desa di Indonesia dapat berkontribusi 84 persen bagi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. SDGs Desa memastikan keselarasan langkah pencapaian tujuan pembangunan nasional, sekaligus selaras dengan Sustainable Development Goals,” terang Halim.
Diketahui, saat ini, sebanyak 931.846 warga pendata, 77.723 admin pengelola di desa, berhasil mengumpulkan data, hingga menghasilkan 62.395 rekomendasi kegiatan pembangunan level desa.
“Capaian indeks SDGs Desa, mencerminkan capaian indeks komposit IDM, dengan capaian tertinggi, adalah SDGs Desa tujuan ke 7; Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 16; Desa Damai dan Sejahtera, serta SDGs Desa tujuan ke-1; Desa Tanpa Kemiskinan,” ujar Halim.
Ia juga menegaskan, penggunaan data mikro berbasis individu, keluarga, rukun tetangga, dan lingkungan desa, memastikan rekomendasi kegiatan pembangunan desa, tidak melewatkan seorang pun lepas dari aktivitas pembangunan.
“Perencanaan pembangunan berbasis rekomendasi data SDGs Desa, memastikan dampak dan manfaat pembangunan, dirasakan oleh setiap warga desa atau No One Left Behind,” pungkas Halim.
Discussion about this post