JAKARTA, KabarSDGs – Pemerintah berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2024. Target tersebut lebih cepat enam tahun dari target Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan PBB.
Kemiskinan ekstrem menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk menuju Indonesia Maju. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem pada 2021 mencapai empat persen atau 10,86 juta jiwa, sedangkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 26,5 juta atau 9,71 persen.
“Pemerintah berkomitmen menghapuskan kemiskinan ekstrem enam tahun lebih cepat dari target SDGs di tahun 2030, menjadi 2024, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo,” tutur Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (16/6).
Pemerintah menunjukkan komitmennya dengan meluncurkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Muhadjir mendesak mendorong semua unsur terkait kompak bekerja sama.
Inpres Nomor 4 mengamanatkan 22 kementerian, enam lembaga, dan pemerintah daerah (gubernur/bupati/wali kota) mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Ini harus kita galang bersama untuk menjadi kekuatan besar. Sehingga target kita untuk menghapus kemiskinan ekstrem 2024 tercapai,” ujarnya.
Pemerintah, Muhadjir melanjutkan, fokus pada kegiatan kunci demi mencapai target. Pertama melalui bantuan sosial dan subsidi, yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.
Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
“Dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat dengan fokus pada lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem,” kata Muhadjir.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi filantropi diharapkan terbangun dan semakin kompak upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Discussion about this post