Jakarta, KabarSDGs.com – Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor, salah satunya mengatasi krisis air dan perubahan iklim.
Terkait hal tersebut, Indonesia menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan bencana air akibat badai siklon tropis dan hujan konvektif yang sebelumnya jarang terjadi.
Presiden Joko Widodo mengatakan, air masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang, krisis air juga masih menjadi tantangan global.
“Pencapaian SDGs perlu dipercepat untuk mengatasi krisis air, perubahan iklim dan memastikan pembangunan hijau,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan secara virtual pada Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang, Sabtu (23-4-2-22).
Presiden Jokowi menambahkan diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan ini. Bulan lalu Indonesia berhasil mendorong disahkannya resolusi pengelolaan danau berkelanjutan di Majelis Lingkungan Hidup PBB.
“Resolusi tersebut mengintegrasikan pengelolaan kebijakan danau ke dalam rencana pembangunan nasional, regional maupun global,” ungkap Presiden.
Presiden Jokowi mengapresiasi Deklarasi Kumamoto yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Kishida untuk percepatan langkah aksi bersama di sektor air.
Dia berharap deklarasi ini memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, resilient dan berkelanjutan.
“Kami juga menyambut Saudara sekalian dalam KTT G20 pada Oktober 2022 dan World Water Forum 2024 di Bali,” ucap Presiden Jokowi.
Menjawab tantangan permasalahan air dan perubahan iklim, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah inovasi pada mitigasi bencana alam dan sistem peringatan banjir dini (flood early warning system).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono untuk memastikan respons yang memadai terhadap peringatan dini bencana alam, Kementerian PUPR telah menyiapkan gugus tugas untuk meningkatkan bendungan, menambah kapasitas intake dan menyediakan pintu tambahan.
“Hal ini untuk memungkinkan pelepasan air bendungan lebih sehingga terdapat ruang untuk menyimpan air hujan yang datang,” kata Basuki.
Menteri Basuki mengatakan, untuk mencapai ketahanan air, pangan dan energi, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR membangun 61 bendungan, 29 di antaranya sudah selesai dibangun.
Penyelesaian 61 bendungan ini akan menambah air untuk sistem irigrasi premium dari 11 persen menjadi 20 persen.
“Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi 500 waduk dan danau, merehabilitasi 2 juta hektare sistem irigasi dan membangun 500 hektare sistem irigasi baru,” ujar Menteri Basuki.
Di samping itu, selain untuk menghadapi perubahan iklim Indonesia, bendungan juga memperkuat tanggung jawab untuk membuat kota yang lebih layak huni.
Kementerian PUPR telah membangun fasilitas perlindungan banjir, ruang terbuka hijau dan biru, juga menerapkan kualitas yang lebih baik untuk penyediaan air dan sanitasi.
“Kami menargetkan akses air minum aman 100 persen dan akses sanitasi layak 90 persen. Dengan mencapai target tersebut kami akan menurunkan kasus stunting (gagal tumbuh kembang pada batita) dan kemiskinan secara nasional,” ungkap Menteri Basuki.
Menteri Basuki berharap melalui ajang Asia-Pacific Water Summit 2022 ini akan dihasilkan ide-ide baru, identifikasi dan menguraikan inisiatif baru.
Ajang ini dinilai sangat dibutuhkan Indonesia dalam mempromosikan aksi kolaboratif untuk kerjasama penyelesaian masalah air di skala lokal, nasional dan global dengan lebih baik.
Discussion about this post