JAKARTA, KabarSDGs — Satuan tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 meminta pemerintah daerah segera melakukan screening terhadap wargaa negara atau pelaku perjalanan untuk melindungi daerahnya masing-masing mengurangi penularan atau penyebaran Covid-19.
“Dengan upaya screening melalui swab antigen yang diakui sebagai alat screening Covid-19 oleh WHO (World Health Organization),” jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, dalam keterangan resmi yang diterima KabarSDGs, Jumat (18/12/2020).
Pemerintah saat ini, jelasnya, tengah melakukan langkah antisipasi dengan menyusun kebijakan terkait perjalanan selama periode libur panjang. Kebijakan yang tengah disusun ini meliputi syarat testing bagi pelaku perjalanan.
“Meski terkesan sulit, masyarakat harus menyadari bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ditujukan melindungi masyarakat dan mencegah lonjakan penularan kasus Covid-19. Karena itu, Satgas menghimbau masyarakat dapat patuh, sehingga kebijakan yang dikeluarkan dapat berjalan dengan efektif,” tegasnya.
Menurut dia, berkaca dari pengalaman terdahulu, terjadi lonjakan kasus Covid-19. Lonjakan kasus ini membawa dampak lanjutan lainnya, seperti berkurangnya kapasitas tempat tidur yang tersedia di ruang isolasi dan ruang ICU, dimana pada beberapa daerah kapasitasnya sudah terisi diatas 70%.
Semakin bertambah pasien, ujarnya, tugas para tenaga medis di rumah sakit pun menjadi bertambah berat, dan bertambahnya potensi kasus positif Covid-19. “Dan yang paling kita khawatirkan adalah bertambahnya korban jiwa akibat Covid-19,” ujarnya.
Kasus Aktif di Daerah Dibawah 100
Wiku Adisasmito menyebut kasus aktif berdasarkan persentase dari 514 kabupaten/kota berdasarkan kondisi sebarannya, terlihat sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif dibawah 100 kasus.
“Jika dilihat lebih lanjut, maka sebenarnya sebagian besar dari wilayah Indonesia atau lebih tepatnya, 66,47% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus aktif kurang dari atau sama dengan 100 kasus,” katanya.
Ia merincikan, terdapat 4,67% atau 24 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak ada kasus aktif. Kemudian 17,1% atau 88 kabupaten/kota yang memiliki kurang dari atau sama dengan 10 kasus. “Saya apresiasi kepada 112 kabupaten/kota ini yang berhasil mencatatkan kasus aktif yang tinggal sedikit lagi, bahkan sudah mencapai 0,” ujarnya.
Selanjutnya terdapat 27,8% atau 143 kabupaten/kota dengan jumlah kasus aktif dengan kasus aktif antara 11 – 50 kasus. Lalu 16,9% atau 87 kabupaten/kota dengan kasus aktif di rentang 51 – 100 kasus. “Hal ini menjadi bukti, bahwa masyarakat memiliki ketahanan dalam menghadapi pandemi dan modal kita untuk terus menjaga ketangguhan dan tetap semangat,” ujarnya.
Jumlah kabupaten/kota dengan kasus aktif dibawah 100 kasus itu, menurut Wiku diharapkan menjadi motivasi untuk seluruh kepala daerah lainnya dalam mendorong perbaikan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. “Sedikit lagi penanganan ditingkatkan, maka kasus aktif dapat ditekan hingga tidak ada sama sekali,” imbuhnya.
Meski demikian, Wiku menekankan, yang menjadi tugas bersama adalah perlunya perhatian khusus pada 29% atau 149 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif 101 – 1000 kasus. Bahkan terdapat 4,5% atau atau 23 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus.
Besaran kabupaten/kota ini berada di angka 33,5% atau 172 kabupaten/kota. Wiku meminta pemerintah daerah harus mengevaluasi penanganan Covid-19 di wilayahnya. Tingkatkan penanganan Covid-19 dengan terus memastikan kualitas pelayanan untuk pasien Covid-19. “Dan yang paling penting tegakkan pengawasan protokol kesehatan di seluruh masyarakat tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Discussion about this post