Hasto: Kesulitan Pangan Hambat Program BKKBN

Hasto: Kesulitan Pangan Hambat Program BKKBN

JAKARTA, KabarSGDs – Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut komoditi makanan menyumbangkan 73,86 persen garis kemiskinan dibandingkan komoditi bukan makanan di Tanah Air.

“Merujuk pada data Kementerian Pertanian pada 2019, terdapat 77 kabupaten di Tanah Air dengan predikat rentan dan indeks ketahanan pangan rendah. Keseluruhan wilayah itu tersebar di sejumlah provinsi di antaranya Papua, Papua Barat, Sumatera Barat, Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan,” kata Hasto di Jakarta, Senin (9/11/2020).

Berdasarkan data tersebut, Hasto mengakui sulit bagi BKKBN mewujudkan keluarga berkualitas, jika ketersediaan pangan masih sulit untuk

dijangkau masyarakat.

“Karena itu, ketika ada kemandirian pangan, tidak tergantung pada daerah lain, sangat menguntungkan keberhasilan BKKBN, terutama untuk

menurunkan stunting dan juga keluarga berencana yang berkualitas.” jelas Hasto.

Sementara itu, Kementerian Pertanian, pihak bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan menyebutkan, 11 komoditi pangan seperti beras, jagung,

bawang merah bawang putih, dan cabai, aman hingga akhir 2020.

“Artinya 11 komoditi dasar ini sudah kami siapkan dan Insya Allah bisa terjamin 2020, kita lewati. Tapi kami hanya mempersiapkan sampai dua tahun, karena menghadapi pandemi ini sampai dua tahun,” kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Syahrul menyampaikan, saat ini pihaknya memiliki sejumlah program/kegiatan guna meningkatan ketahanan pangan, di antaranya

pengembangan kapasitas produksi pertanian, diverifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian

modern.

Di samping itu, untuk mengatasi stunting, Kementerian Pertanian, telah menanam padi Inpari IR Nutrizinc di lahan seluas 50 ribu Ha. Jenis padi ini hasil

varietas unggul baru (VUB), dengan gizi zinc 6 persen lebih tinggi daripada varietas padi Ciherang.

Varietas padi itu ditanam di sembilan provinsi, Riau seluas 212 ha, Lampung seluas 1.600 ha, Jawa Barat seluas 2.500 ha, Jawa Tengah seluas 2.378 ha,

Kalimantan Barat seluas 960 ha , Nusa Tenggara Barat seluas 1.300 ha, Gorontalo seluas 400 ha, Maluku seluas 450 ha dan Papua seluas 200 ha.