YOGYAKARTA, KabarSDGs – Pemerintah merilis program Bantuan Sosial (Bansos) Produktif senilai Rp 28, 8 triliun bagi perkuatan permodalan usaha mikro dan ultra mikro yang belum tersentuh lembaga pembiayaan atau dengan berstatus unbankable.
“Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 28,8 triliun untuk 12 juta pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang mendapat modal usaha Rp 2,4 juta,” ujar Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki pada peringatan Hari Koperasi dan Hari UMKM 2020, di Yogyakarta, Kamis (6/8).
Menkop berharap kerjasama dengan seluruh pemerintah daerah terkait, merupakan pendataan siapa berhak mendapat Bansos agar lebih tepat sasaran. “Seperti misalnya pedagang asongan, kaki lima, bakul pasar, dan sebagainya. Mereka pasti belum terdata di dinas-dinas terkait,” ujar Teten.
Pembinaan melalui aneka program pelatihan. Pemerintah terus melakukan evaluasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan menelurkan program baru untuk pemulihan ekonomi koperasi dan UMKM.
“Untuk bisa cepat pulih, koperasi dan UMKM yang jumlahnya mencapai 99 persen dari seluruh usaha harus cepat dan segera diselamatkan,” ujar Teten.
Koperasi sebagai wadah konsolidator kegiatan UMKM. Karena itu pembiayaan UMKM sebaiknya dikanalisasi melalui koperasi. “Bila pembiayaan melalui koperasi maka sudah termasuk pendampingan usaha dan pembinaan bagi UMKM,” kata Menkop.
Dia berharap koperasi menjadi offtaker bagi produk-produk UMKM. Koperasi langsung berhubungan dengan pasar. “Untuk itu, kita butuh skema pembiayaan bagi koperasi sebagai dana talangan. Kita akan terus memperkuat Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB KUMKM) untuk menopang koperasi,”
Teten mendorong koperasi dan UMKM melakukan trasformasi digitalisasi. Pasalnya, yang bisa eksis sudah terhubung dengan marketplace. Dengan digitalisasi bisa mengakses pasar yang lebih luas dan bisa mendapat pembiayaan secara mudah.
Langkah Strategis
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan jajarannya sudah mengeluarkan beberapa regulasi strategis meringankan beban koperasi dan UMKM terdampak Covid-19.
Di antaranya, regulasi pembelian produk UMKM, pengembangan marketplace melalui Si Bakul Jogja, bebas ongkos kirim bagi UMKM pelaku digital, hingga pelatihan-pelatihan tata kelola bisnis berbasis digital. Termasuk pembukaan destinasi wisata dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Langkah-langkah strategis itu harus terakselerasi secara optimal, melibatkan sinergi dan kerjasama banyak pihak lintas sektoral dan wilayah,” ucap Sri Sultan.
Sri Sultan menekankan, hanya koperasi dan UMKM yang tangguh berinovasi dari bisnis konvensional ke digital dan mampu eksis di tengah pandemi Covid.
“Kita sudah ada Market Hub Si Bakul Jogja. Para pelaku koperasi dan UMKM harus memahami literasi bisnis secara digital,” Sri Sultan mengatakan.
Pelaku koperasi dan UMKM Yogyakarta pernah merasakan krisis seperti ini saat tertimpa bencana gempa 2006 silam. “Kita bisa bangkit. Untuk bangkit kita butuh survival spirit, termasuk aneka dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar dia. (MULIA MUNTHE)
Discussion about this post