JAKARTA, KabarSDGs — Sedikitnya pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun untuk program Pengembangan Pendidikan Vokasi dalam mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
“Vokasi dan industri harus benar-benar link dan match. Jadi, ibarat hubungan asmara, hubungannya harus selevel menikah, menghasilkan banyak ‘anak’. Jangan hanya sebatas seremoni tanda tangan MoU, lalu sudah merasa link and match,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, pada acara webinar Bincang Edukasi dengan tema “Ngobrol Asik dengan Cak Lontong tentang Vokasi” di Jakarta, dalam keterangan tertulis diterima KabarSDGs, Minggu (12/7/2020).
Harus diikuti oleh kegiatan-kegiatan kolaborasi dan sinergis yang saling menguntungkan dan sampai menghasilkan SDM unggul dan kompeten,” disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto, pada acara webinar Bincang Edukasi dengan tema “Ngobrol Asik dengan Cak Lontong tentang Vokasi” di Jakarta, Sabtu (11/7/2020).
Karena itu, jelas Wikan, harus diikuti oleh kegiatan-kegiatan kolaborasi dan sinergis yang saling menguntungkan dan sampai menghasilkan SDM unggul dan kompeten.
Untuk itu, ujar dia, program-program yang diluncurkan seperti program Bursa Kerja Khusus (BKK), program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan, Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi, harus benar-benar berwujud dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri.
Puluhan paket program telah dipersiapkan Kemendikbud ditargetkan untuk mendorong terciptanya ekosistem kondusif hingga menguatkan insting dan semangat “pernikahan” secara masif, baik dari sisi Pendidikan vokasi dan pihak industry serta dunia kerja.
“Ada minimal lima paket yang harus menjadi pilar utama ‘pernikahan’. Pertama, kurikulum disusun bersama kedua belah pihak. Kedua, dosen/guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari expert dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja,” ujar Wikan.
Ketiga, katanya, magang dirancang sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru-guru SMK juga mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.
“Lima paket link and match tersebut didorong dengan Rp 3,5 triliun tadi, tahun ini. Meskipun pandemi, tetap kita dorong agar pendidikan vokasi benar-benar relevan dengan industri dan dunia kerja. Mereka sedang bergerak masif menuju kondisi kebiasaan baru, yang mungkin bisa semakin sulit dikejar kesesuaiannya oleh kurikulum vokasi bila tidak terjadi pernikahan selama pandemi,” ujar Wikan.
Dalam ‘pernikahan’ ini pemerintah akan melaksanakan beberapa Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), diantaranya MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). my
Discussion about this post