JAKARTA, KabarSDGs – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyarankan sejumlah cara pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satunya dengan pembentukan desa mandiri memanfaatkan dana desa.
Dana desa meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah bahkan menggelontorkan Rp 72 triliun pada tahun ini. Namun, pandemi virus corona baru (COVID-19) membuat 30 persen dana desa dijadikan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Tito menilai, sebagian sisa dari 70 persen dana tersebut bisa dipakai mencegah karhutla, khususnya di desa-desa daerah Sumatera bagian Timur dan Kalimantan yang rawan.
“Kita dorong desa-desa itu untuk memanfaatkan dana desanya dalam bentuk membuat desa mandiri bebas karhutla. Kalau COVID-19 ada kampung tangguh, desa tangguh, ini desa mandiri bebas karhutla dengan biaya 70 persen yang mereka miliki, masih ada ruang fiskal,” ujar Tito dalam siaran pers yang diterima KabarSDGs, Kamis (3/7).
Bantuan lain juga bisa diambil dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) provinsi, kabupaten, atau kota. Pemanfaatan BTT pada 2019 rendah, tidak ada daerah yang lebih dari satu persen.
Tito menilai, pemanfaatan BTT mengalami kenaikan sepanjang tahun ini karena COVID-19. Namun, menurut dia, pos tersebut seharusnya juga dialokasikan untuk pencegahan karhutla atau bencana lain.
“Kita melihat bahwa Sumut itu tertinggi Rp 1,5 triliun atau 11 persen lebih anggarannya. Saya kira ini datanya, tapi ini bisa dimanfaatkan juga kalau COVID-19 melandai, bisa dimanfaatkan untuk karhutla,” katanya.
Tito mengimbau, kementerian atau lembaga yang kompeten terkait penanganan karhutla, seperti Kementerian Pertanian serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengalokasikan anggarannya untuk membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Sejumlah pos lain dari pemerintah juga bisa dimanfaatkan untuk mencegah karhutla. Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDPS) misalnya.
“BPDPS di bawah Kemenkeu. Tujuannya memang untuk melakukan peremajaan, dan kemudian pencegahan deforestasi karena pembukaan kelapa sawit sekaligus juga untuk mendorong agar iklim kelapa sawit kita berkembang optimal termasuk perluasan lahannya,” tutur Tito.
Pemerintah juga perlu melakukan kerja sama dengan swasta. “Karena banyak perusahaan-perusahaan besar ingin berkontribusi karena mereka juga ada yang terganggu dengan adanya kebakaran,” ujarnya.
Discussion about this post