Menko PMK Dorong Pemerataan Fasilitas Kesehatan di Maluku Utara

JAKARTA, KabarSDGs – Pemerintah berupaya melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di Maluku Utara yang masih menghadapi masalah stunting dan gizi buruk. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, permasalahan provinsi Maluku Utara spesial karena daerah kepulauan.

Berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi balita stunting di Maluku Utara mencapai 27,5 persen. Angka prevalensi tertinggi di Pulau Talibu sebesar 32,5 persen, sedangkan terendah di Kota Ternate dengan catatan 24 persen.

Menurut Muhadjir, penyebab tingginya angka stunting dan gizi buruk di Maluku Utara adalah fasilitas dan sarana prasarana kurang memadai. Sebagaimana diketahui, rumah sakit rujukan untuk penanganan gizi buruk hanya terdapat di beberapa tempat, salah satunya RSUD Dr Chasan Boesoerie di Kota Ternate. Sementara itu, Provinsi Maluku Utara memiliki demografi kepulauan yang penduduknya tersebar, sehingga penanganan dan langkah preventif sulit dilakukan.

“Sekitar ratusan pulau di sini ada penghuninya, sementara posisi rumah sakit rujukan itu di Kota Ternate dan harus meng-cover seluruh pulau-pulau,” ujar Muhadjir dalam keterangan tulis yang diterima KabarSDGs, Minggu (12/6).

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, berupaya melakukan pemerataan fasilitas kesehatan di Maluku Utara. Muhadjir akan mendiskusikan bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terkait penambahan fasilitas rumah sakit penunjang.

“Saya kira pemerintah melalui Pak Menkes harus membuat langkah-langkah transformatif untuk Maluku Utara, bagaimana supaya ada rumah sakit pendukung dari rumah sakit rujukan utama di pulau-pulau yang ada, sehingga penanganan stunting dan gizi buruk bisa terselesaikan,” katanya.

Selain pemerataan fasilitas kesehatan, Muhadjir melanjutkan, pemerintah juga akan melengkapi fasilitas dan sarana prasarana rumah sakit rujukan utama. Misalnya penyediaan cathlab untuk penanganan penyakit jantung, sehingga pasien tidak harus dirujuk ke rumah sakit di Makassar.