JAKARTA, KabarSDGs — Banyak program sustainable development goals (SDGs) yang dijalankan pemerintah pusat maupun daerah yang belum menyentuh kaum marginal memang sangat membutuhkan. Penyebabnya, masih ada ‘gap’ antara peraturan yang ada dengan praktiknya di lapangan.
Demikian kesimpulan yang dikemukakan Lembaga swadaya masyarakat, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan lembaga swadaya masyarakat Tracks SDGs dalam diskusi pers secara daring yang mengangkat tema ‘Dukungan sektor pembangunan melalui platform komunitas akar rumput Tracks SDGs’ di Jakarta, Kamis (1/4/2021).
“Masih banyak pihak yang bekerja sendiri-sendiri dan terkesan tidak bersinergi. Untuk mengejar capaian SDGs menjadi sulit karena tidak saling bersinergi,” ujar Project Lead Tracks SDGs, CISDI, Ika Kartika Febriana.
TRACK SDGs juga menilai banyak rencana pemerintah mengenai SDGs yang bagus-bagis yang seharusnya tidak hanya dijangkau masyarakat yang memiliki identitas saja, tapi justru ada sebagian warga marginal yang memerlukan atau sentuhan program tersebut.
Di sisi lain, pemerintah diminta lebih optimal lagi menyosialisasi program-program SDGs dengan baik ke masyarakat sipil di tingkat akar rumput.
“Sosialisasi dan rencana kerja dari pemerintah kurang. Kita tidak tahu detail rencana pemerintah, sehingga program yang kita tawarkan kadang tidak match dengan prioritas pemerintah,” ujar Ika.
Optimalkan Sosialisasi
Lembaga swadaya masyarakat, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) meminta pemerintah untuk lebih aktif menyosialisasikan soal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs) ke masyarakat.
“Dalam survei Tracks SDGs menunjukkan masih ada gap antara pemerintah dan masyarakat di tingkat akar rumput,” kata Ika.
Dia menjelaskan, dari survei yang dilakukan CISDI pada Juli 2020 terhadap 419 responden berusia 18-60 tahun, mayoritas responden menyatakan belum mengetahui soal SDGs.
“Sebanyak 53 persen responden menilai isu SDGs sulit dipahami, hanya terbatas bagi kalangan akademisi dan pekerja sosial. Kemudian, 55 persen responden merasa pernah berkontribusi terhadap aktivitas yang terkait dengan SDGs. Padahal sebetulnya banyak target SDGs yang dekat dengan kehidupan sehari-hari,” ucapnya.
Di samping itu, Ika menambahkan, 64 persen responden menyatakan upaya pemerintah dalam mencapai SDGs tidak berdampak pada kehidupan sehari-hari.
Sementara itu, berdasarkan survei online yang dilakukan pada April 2019 terhadap 53 responden terkait pelibatan Civil Society Organization (CSO) atau organisasi masyarakat sipil oleh pemerintah dalam pencapaian SDGs di Indonesia menunjukkan banyak masyarakat belum dilibatkan dalam upaya pencapaian SDGs.
“Dari 53 responden, 16 responden diantaranya menyebutkan tidak pernah dilibatkan oleh pemerintah baik melalui konsultasi online, konsultasi tatap muka, diundang dalam acara yang diselenggarakan pemerintah, maupun dilibatkan dalam keanggotaan sebuah komite atau kelompok kerja,” kata Ika Kartika.
Kemudian, 36 responden atau 67,9 persen menyatakan belum tahu apa itu Voluntary National Review (VNR).
“Padahal, VNR dimaksudkan sebagai sarana pertanggungjawaban kepada warga negaranya terkait dengan upaya nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengejar target pembangunan global,” paparnya.
Selain itu, 19 orang responden, disampaikan, berharap adanya pelibatan masyarakat sipil yang lebih strategis seperti penyelenggaraan diskusi publik dan audiensi.
“Kedua survei itu menunjukkan masih minimnya keterlibatan masyarakat dan CSO dalam kerja SDGs pemerintah,” ucapnya.
Pandemi Covid-19, lanjut dia, menambah kendala untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mencapai target SDGs.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan target tujuan pembangunan berkelanjutan (Suistanable
Development Goals/SDGs) tidak boleh diturunkan meski tantangan yang dihadapi kian sulit karena pandemi Covid-19.
“Tantangan ini tidak boleh menyurutkan semangat kita dan tidak boleh menurunkan target SDGs kita. Kita harus cari cara-cara baru, cari terobosan baru agar kita bisa melakukan lompatan,” kata Presiden.
Tidak ada cara lain, ujar dia, inovasi untuk mencapai target SDGs harus terus dilakukan. Jajaran pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus mencari cara yang lebih efektif dan efisien serta berorientasi kepada hasil pembangunan yang optimal.
Discussion about this post