JAKARTA, KabarSDGs – Dibentuknya Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) di Kalimantan Utara sudah merupakan rencana yang dipersiapkan sejak provinsi itu terbentuk. Namun, karena terkendala beberapa hal, pembentukan itu baru terlaksana. Melalui Musyawarah Daerah (Musda) I pada Sabtu (14/11), Badan Pimpinan Daerah (BPD) PHRI Kalimantan Utara pun terbentuk.
“Di beberapa provinsi, kepengurusannya pun sedang kita remajakan,” kata Ketua Umum PHRI Hariyadi B.S Sukamdani melalui konferensi pers yang digelar secara daring. PHRI saat ini sudah ada di 34 provinsi.
Kontribusi PHRI, menurut Hariyadi, cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama dalam penyetoran pajak. “Jadi, tidak hanya angka pariwisata yang meningkat, tetapi pendapatan daerah dan negara juga ada pemasukan,” katanya.
Tak bisa dipungkiri, selama masa pandemi covid-19 ini, hotel dan restoran merupakan salah satu sektor yang terkena dampak paling besar. “Di bulan Mei tercatat lebih dari 2000 hotel dan 8000 restoran terpaksa tutup. Tapi, untungnya saat PSBB Jakarta dilonggarkan, sudah terjadi pembalikkan,” kata Hariyadi.
Optimisme untuk membangkitkan sektor hotel dan restoran juga disampaikan Walikota Tarakan Khairul. “Saat ketemu langsung, saya lihat situasi sudah membaik daripada beberapa bulan lalu dan semoga akan makin sukses kedepannya,” kata Khairul.
Baik Hariyadi dan Khairul berharap agar seluruh pemegang saham di Kalimantan Utara, baik pemilik hotel atau restoran, dapat bergabung sepenuhnya ke dalam PHRI agar koordinasi terkait protokol kesehatan dapat berjalan dengan mudah.
Sementara itu Plt Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi menuturkan, potensi wisata sejarah dan alam di Kalimantan Utara sangat besar. “Banyak sekali sungai, hutan, dan air terjun yang dapat dijadikan destinasi,” katanya.
Membangun wisata, kata dia, tak hanya sekadar membangun bangunan fisik, namun juga membangun budaya masyarakat. Termasuk mempersiapkan berbagai macam karya seni dan kerajinan tangan.
“Mudah-mudahan dalam Musda PHRI pertama ini dibahas hal-hal yang strategis agar dapat membawa kemajuan bagi Kaltara dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya,” kata Teguh.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Badan Pimpinan Pusat PHRI Lucia Karina mengatakan, kehadiran BPD PHRI di Kalimantan Utara tentunya akan memberikan manfaat kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pariwisata karena BPD akan melakukan beragam fungsi mulai dari pembinaan, peningkatan mutu, penelitian, pengembangan, peningkatan kerjasama, dan kordinasi.
“Dengan terbentuknya BPD PHRI di Kaltara, diharapkan mampu untuk bersinergi dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan dan memperkuat PHRI dengan seluruh pelaku usaha hotel dan restoran di Kalimantan Utara,” ujarnya.
Kepentingan organisasi ini, lanjut dia, akan terwakilkan dengan adanya anggota yang berpartisipasi aktif di setiap daerah. Dengan tidak terdaftarnya unit usaha tersebut, fungsi organisasi ini tidak akan bergerak sempurna dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya.
Musyawarah Daerah I BPD PHRI Kalimantan Utara dihadiri di antaranya Plt Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi, Walikota Tarakan Khairul, Ketua Umum PHRI Hariyadi B.S Sukamdani, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara Norhayati Andris, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kaltara Ahmad Hairani, Kepala Dinas Pariwisata Kota Tarakan Agustina, serta ketua-ketua BPD PHRI dari provinsi di Indonesia. Dalam Musda I ini akan dilakukan pemilihan Ketua BPD PHRI Kaltara melalui Sidang Pleno yang dipimpin oleh BPP PHRI. (PULINA NITYAKANTI PRAMESI)
Discussion about this post